KETENTUAN PENUTUP. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32. -UU No. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. bahwa umat manusia berkedudukan sama di. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. E. Undang-Undang. Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak bertentangan. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Penghapusan Diskriminasi). Kamis 4 Jun 2009 16:14 Ridha Ananti dibaca 3328 kali Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. UU No. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4756, ps. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. a. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang turut serta memeriksa suatu. Sayangnya file disana belum lengkap dengan penjelasannya. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga tunduk pada UU Perbankan Syariah, hal ini sesuai dengan ketentuan11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mengingat : 1. Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. No. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pasal 1 ayat (2): "Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan. STATUS PERATURAN. PUTUSAN Nomor 77/PUU-XIV/2016. com – Pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat dan mengancam tatanan sosial masyarakat Indonesia. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. , M. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : PRESIDEN REPUBLIK. Undang-undang (UU) NO. DARI USAHA JASA. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7. -. KETENTUAN PENUTUP. d. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Thanks to Mas Ipung atas postingnya. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 50 –10. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. Undang-Undang (UU) Nomor: 44: Tahun: 2008: Tanggal Penetapan: 26 November 2008:. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. TENTANG. NOMOR 2 TAHUN 2008 . UU 36 2008. UU Pers mengatur pendirian lembaga pers atau media massa, fungsi dan perannya, sanksi, juga mengatur pengertian wartawan (jurnalis). Sebab, menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. TENTANG. Sel, 26 September 2023. Pasal 11 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Dengan Persetujuan Bersama . Reject. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. 106 tahun 2007, TLN No. 61: Encrypted: no: Page size: 612 x 936 pts: Version of PDF format: 1. - ii - - iii - KATA PENGANTAR Sebagaiman kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. 40 Tahun 2008 pasal 15 menyebutkan beberapa sanksi pidana terkait tindakan diskriminasi, yaitu: Pasal 16. 2 Dec 2013. Dalam Pasal 22 Undang-Undang. Pasal 40, 41,. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(SMK/MAK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Feb 26, 2021 · Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah. penundaan kewajiban pembayaran. Selengkapnya: Perkara Nomor: 6/PUU-VII/2009. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) 1. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang inginNOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 1. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang RI. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi. 2004. 9. U. , M. TENTANG . 1 Menyatakan frasa “. 4. Undang-undang (UU) tentang Perbankan Syariah. 504. Peraturan Pelaksana. NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. UU No. UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan d. JDIH 2. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan. Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. 1. Kepemudaan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 9 Tahun 2014; No. Yaitu UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. perubahan yaitu Undang Undang No. Preview. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(SMK/MAK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa. Contoh akta ini disampaikan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada seminar Sosialisasi UUPT No. . Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Baik GA maupun MYD dikenakan pasal berlapis tentang Undang-Undang Pornografi. Sign in. that the human beings are equal before the Almighty God and human beings are born with dignity and the equal rights without distinction of any racial or ethnic. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 19 Tahun 2016. Funny. Sign In. UU No. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Pasal 4 UU No 40 tahun 2008 sendiri berbunyi. TENTANG . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. UU RI NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ; INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Undang. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan. Undang-Undang Feb 25, 2015 1008 Add to Reading List . 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. UU No. TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI INDONESIA Overview of The Acts Number 40 Year 1999 concerning Press and the Penal Code towards the Settlement of Press Conflict in Indonesia Dian Muhtadiah Hamna,. Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. KOMPAS. Pasal 11 : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan. 1 ayat (1). Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Ketegori. Kontak OJK. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. - UU ITE No 11 Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (UU/2008/42) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (UU/2008/14). 40, LN. Status Regulasi. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7. Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Jun 15, 2010 · 11. PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM;. Dicabut sebagian dengan : UU No. Detail Download. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. I. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7. PP No. 1 Menyatakan frasa “. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penjelasan: Isi dari undang-undang nomor 40 tahun 2008 yaitu: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. U. 000. UU No. 500. pdf Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. PP No. 07 Oktober 2008 Tanggal Pengundangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Melihat kebutuhan dunia usaha dan pelaku usaha akan penerangan sekitar pelaksanaan dan dampak Undang-Undang No. dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Pro. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 10 Tahun 1998, dan UU No. Permenristek Dikti No. Lihat Semua Permenkumham. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan. Dan anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru; c. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan. Mengingat : 1. 14 Tahun 2008; UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi. pdf. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 1. Berikut detail Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang€ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 4919, ll setneg : 21 hlm UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS - Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semarang (ANTARA) - Di tengah pro dan kontra mengenai materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pencabutan UU ITE. I. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.